Sejarah dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Oleh : Syidik Sulistiyanto
Abstract

Tulisan ini membahas tentang partai politik dan perkembangan partai politik pada zaman kolonial sampai zaman reformasi, di mana partai politik sebagai organisasi yang mempunyai sebuah tujuan tertentu dan sebuah kepentingan untuk mencapai segala sesuatu. Perkembangan yang menarik di Indonesia, membawa dampak kepada kehidupan partai politik. Setiap zaman dan era kepemimpinan pada saat itu ikut ambil alih dalam proses pelaksanaan partai politik di Indonesia. 

Secara etimologis, partai berasal dari kata pars atau partis, yang berarti bersifat bagian(Leteng, 2010) sedangkan politik berasal dari kata polis (bahasa Yunani), yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti polities (warga negara), politikos (kewarganegaraan atau civic), dan politike tehne (kemahiran politik), dan politike epistem (ilmu politik)( Cholisin, 2003:1).

Definisi

Menurut Meriam Budiardjo dalam bukunya berpendapat bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan (Meriam Budiardjo, 2012). Jadi, politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri.

Menurut Putra Rifandi (2013 partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Jadi partai politik adalah bagian dari suatu sistem bernegara yang memiliki proses dan tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai suatu kepentingan.

Sejarah Partai Politik dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Partai politik pertama lahir di Negara Eropa Barat. Dengan berasumsi bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat, di satu pihak dan pemerintah. Pada awal perkembangannya, pada akhir abad 18 di Negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis sebagai pusatnya (Budiarjo, 2012). Kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen, kegiatan itu bersifat elitis dan aristokratis.

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan cerminan dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Partai politik pertama lahir zaman kolonial sebagai perwujudan dari bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana saat itu, semua organisasi yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau yang terang-terangan azas politik/agama seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik. Partai politik/sekuler seperti PNI dan PKI memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multi partai.

Dalam sistem politik Indonesia, partai politik ditempatkan sebagai pilar utama dari penyangga demokrasi. Peran penting dari partai politik, maka diaturlah partai politi tersebut dalam suatu undang-undang. Fungsi partai politik berbeda satu sama lain, khususnya dikaitkan dengan beragam sistem politik yang lebih luas lagi seperti sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara. Namun,  secara umum fungsi utama partai politik, dimanapun adanya, adalah sama, yakni sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Batasan Masalah

Tulisan di sini akan membahas perjalanan partai politik yang ada di Indonesia sejak zaman kolonial sampai reformasi, bagaimana perkembangan Partai Politik yang ada di Indonesia?

Pembahasan

Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Partai politik di Indoensia dianggap sebagai sebuah kelompok manusia terorganisir, yang anggota-anggota sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya untuk melaksanakan program yang telah ditetapkannya.

Di Indonesia terutama sangat mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam sejarah Indonesia. Sistem itu berlaku berdasarkan sistem tiga orsopol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dalam satu partai.

Menurut Budiarjo (2012) di Indonesia terdapat enam zaman perkembangan partai politik di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

Zaman Kolonial

Partai politik pertama lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pada zaman kolonial, partai politik hanya masuk sistem organisasi. Organisasi Budi Utomo dan Muhammadiyah yang memgang banyak peranan dari kesadaran nasional. Namun, partai yang berbasis agama seperti Serikat Islam dan Partai Katolik. Parta politik yang berbasis sekuler (seperti PNI dan PKI), di mana semua partai memainkan peran penting dalam berkembanganya pergerakan nasional menuju kemerdekaan saat itu (Budiarjo, 2012 : 423). Pola pada saat itu menunjukan keanekaragaman dan pola ini dihidupkan kembali pada zaman kemerdekaan dalam bentuk sistem multipartai.

Zaman Pendudukan Jepang 

Pada zaman pendudukan kolonial Jepang, partai politik sangat dilarang untuk melakukan suatu aktivitas. Rezim Pemerintahan Jepang yang sangat represif bertahan hanya tiga setengah tahun. Zaman penjajahan Jepang, berbagaai partai dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Hanya ada satu dari golongan islam yang diperkenankan mendirikan sebuah organisasi yaitu Masyumi.

Zaman Demokrasi Parlementer

Perkembangan partai politik pada era ini mengalami sebuah kemajuan di mana partai politik pada saat itu memegan peranan penting dalam proses mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran partai politik dalam proses membuat keputusan-keputusan yang menentukan nasib masyarakat Indonesia. Masyumi dan PNI merupakan sebagai partai terkuat saat itu. Partai-partai lain seperti Partindo, Gerindo, dan Parindra bagian dalam PNI. Partai besar lainnya yang memegang peran pnting adalah PArtai Komunis Indonesia. PArtai itu berhasil menguasai sayap kiti, suatu gabungan dari partai-partai yang orientasi politiknya kekiri-kirian. PKI memperoleh pukulan berat saat terjadinya tragedy Madiun. Mulai saat itu Partai PNI dan Masyumi tetap mendominasi panorama politik Indonesia. Peran mereka tercermin dalam KNIP dan badan pekerja. Hasil Pemilu 1995 menempatkan PNI, Masyumi, NU, dan PKI urutan empat besar partai di Indonesia.

Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Zaman ini ditandai kedudukan presiden, antaralain ditetapkannya sebagai presiden seumur hidup melalui tap MPR no III/1963. Kedua pengurangan peranan partai politik, kecuali PKI yang mendapat kesempatan untuk berkembang. Ketiga, peningkatan peranan militer sebagai kekuatan sosial politik. Namun perkembangan ini berakhir setelah adanya gerakan 1965 yang diberinama Gestapu-PKI mengkhiri riwayat demokrasi terpimpin yang telah bertahan selama enam tahun.

Zaman Demokrasi Pancasila

Pertama mencabut tap MPR tentang presiden Sukarno menjadi presiden seumur hidup. Inilah awal mula rezim otoriter yang berkuasa mulai bergerak. Peranan golongan militer yang kuat, usaha penyederhanaan partai dilanjutkan dengan cara yang sedikit banyak radikal (Budiarjo, 2012 : 394). Pada awal hanya 10 partai termasuk pada zaman ini digolongkan kepada tiga golongan yaitu Golongan Nasional, Golongan Sipil, dan Golongan Karya. Namun itu tidak terjadi pada Pmilu 1971. Pada tahun 1973 baru terjadi dalam tiga golongan baru yaitu empat partai Islam, Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam dan Persatuan Tarbiyan Islamiyah yang menjadi Partai Persatuan Pemabangunan, Setelah itu dari sayap nasional yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan pendukung kemerdekaan Indoensia yang menjadi PDI, dengan demikian pada tahun 1977 bertarunglah ketiga partai yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Di zaman itu Golkar selalu mejadi nomor pertama di era orde baru.

Zaman Reformasi

Reformasi yang telah berjalan lebih dari 16 tahun. Pada zaman ini pada saat B.J. Habibie dan parlemen mengeluarkan UU no 2/1999 tentang partai politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem di mana partai-partao politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat. (Budiarjo, 2012: 449).

Partai Politik pada tahun 1999 yang emnuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum hanya 48, hasil pemilu pada 1999 menunjukan bahwa tidak ada [artai yang secara tunggal mendominasi pemerintahan dan tidak ada partai yang memegan posisi mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan pemerintahan.

Pada saat inilah kehidupan demokrasi di Indonesia berjalan lebih terbuka dan demokratis lagi, menggerakan sebuah partai bukan hanya lewat tatap mata pada zaman sekarang melainkan bisa melalui New MEDIA

Kesimpulan

Partai Politik yang seyogyanya sebagai sebuah organisasi yang mewakili atas nama rakyat seharusnya memberikan sebuah pembelajaran yang baik bagi sistim politik yang berlaku di Indonesia. Dengan perjalanan partai politik yang begitu lama sejak zaman kolonial sampai kepada zaman New Media. Partai Politik tetap menjadi, organisasi yang menjadi wadah untuk kedaulatan rakayat. Setiap zaman berbeda dengan sistem politiknya, untuk proses di zaman new media semoga menjadi zaman demokrasi yang lebih baik lagi untuk Indonesia.

Daftar Pustaka

Cholisin (2003) Dasar-dasar Ilmu Politik Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Leteng, Hubert (2010) Spiritualitas Imam Praja Kanisius:Berakar pada Gereja Loka. Kanisius : Yogyakarta

A.A. Sahid Gatara, Ilmu Politik memamahi dan Menerapkan. (Bandung: Pustaka Setia,2009),

hal. 199.

A.Rahman. H.I.., Sistem Politik Indonesia. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hal. 107.

Budiarjo, Miriam (2012) Dasar-Dasar Ilmu Politik Prima Grafika : Jakarta

lihat juga http://m.putra.rifandi.com/berita-luruskan-kembali-etimologi-dari-partai-politik.html diakses pada 21 September 2014